Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki keberadaan grup WhatsApp bernama “Orang-Orang Senang”, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kasus ini mencuat dalam penyelidikan yang dilakukan tim Kejagung terhadap dugaan penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan minyak mentah, yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Grup WhatsApp tersebut diduga menjadi sarana komunikasi internal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengonfirmasi bahwa pihaknya masih mendalami isi percakapan dalam grup tersebut serta mengidentifikasi para anggotanya. “Kami tengah menelusuri apakah komunikasi dalam grup ini memiliki keterkaitan langsung dengan mekanisme dugaan korupsi di Pertamina dan KKKS,” ujar Febrie dalam konferensi pers, Senin (10/3/2025).
Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dari internal Pertamina, termasuk beberapa petinggi subholding, untuk mengungkap alur komunikasi dan aliran dana yang dicurigai. Selain itu, analisis terhadap dokumen transaksi dan kontrak kerja sama antara Pertamina dan pihak swasta terus dilakukan guna mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan.
Berdasarkan temuan awal, dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengaturan tender, pengelolaan impor minyak mentah, serta distribusi produk kilang yang tidak transparan. Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap perangkat komunikasi para tersangka guna mengungkap lebih banyak bukti terkait.
Kejagung menegaskan bahwa penyelidikan ini akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak eksternal. Jika terbukti, para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang berpotensi membawa hukuman berat.
Masyarakat diimbau untuk bersabar menunggu perkembangan penyelidikan ini. Kejagung memastikan bahwa kasus ini akan diusut hingga tuntas guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sumber daya energi nasional.
Sumber: instagram – @infojkt
Penulis Berita
